Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Halaman 87
Berikut ini adalah pembahasan dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Semester 1
Halaman 87 Bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal 87 Uji Pemahaman Nomor A - B Esai. Kunci jawaban ini dibuat untuk
membantu mengerjakan soal ppkn bagi kelas 11 di semester 1 halaman 87.
Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Halaman 87
a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan
antarregulasi?
Jawaban :
Hierarki adalah suatu tingkatan urutan atau pangkat kedudukan. Sehingga dalam suatau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.
Sedangkan Hubungan Antaregulasi adalah hubungan yang mengatur tentang tatanan-tatanan tertentu yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan.
Hierarki adalah suatu tingkatan urutan atau pangkat kedudukan. Sehingga dalam suatau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.
Sedangkan Hubungan Antaregulasi adalah hubungan yang mengatur tentang tatanan-tatanan tertentu yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan.
b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi
itu!
Jawaban :
Contoh dari hierarki regulasi di Indonesia adalah peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sementara peraturan perpajakan daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku di wilayah tersebut.
Contoh dari hubungan antarregulasi di Indonesia adalah peraturan perizinan usaha. Peraturan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat berinteraksi dengan peraturan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah sebelum dapat diterbitkan.
Contoh dari hierarki regulasi di Indonesia adalah peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sementara peraturan perpajakan daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku di wilayah tersebut.
Contoh dari hubungan antarregulasi di Indonesia adalah peraturan perizinan usaha. Peraturan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat berinteraksi dengan peraturan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah sebelum dapat diterbitkan.
c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?
Jawaban :
1. Efisiensi:
Dengan adanya hierarki regulasi, peraturan dapat diterbitkan pada tingkat yang paling sesuai dengan skala masalah yang akan diatasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penerapan dan pengawasan peraturan.
2. Akuntabilitas:
Dengan adanya hierarki regulasi, pemerintah dapat lebih bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan peraturan pada tingkat yang sesuai.
3. Fleksibilitas:
Dengan adanya hubungan antarregulasi, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Misalnya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kondisi khusus yang ditemukan di daerah tertentu.
4. Koordinasi:
Dengan adanya hubungan antarregulasi, pemerintah dapat lebih efektif dalam koordinasi antar tingkat pemerintahan dan antar sektor dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
5. Kepastian Hukum:
Dengan adanya hierarki regulasi dan hubungan antarregulasi, maka akan tercipta kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.
1. Efisiensi:
Dengan adanya hierarki regulasi, peraturan dapat diterbitkan pada tingkat yang paling sesuai dengan skala masalah yang akan diatasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penerapan dan pengawasan peraturan.
2. Akuntabilitas:
Dengan adanya hierarki regulasi, pemerintah dapat lebih bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan peraturan pada tingkat yang sesuai.
3. Fleksibilitas:
Dengan adanya hubungan antarregulasi, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Misalnya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kondisi khusus yang ditemukan di daerah tertentu.
4. Koordinasi:
Dengan adanya hubungan antarregulasi, pemerintah dapat lebih efektif dalam koordinasi antar tingkat pemerintahan dan antar sektor dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
5. Kepastian Hukum:
Dengan adanya hierarki regulasi dan hubungan antarregulasi, maka akan tercipta kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.
Belum ada Komentar untuk "Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Halaman 87"
Posting Komentar