Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 98 Uji Kompetensi 3
Berikut ini adalah pembahasan dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Semester 1
Halaman 98 Bab 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Uji Kompetensi 3 Hal 98 Nomor 1 - 5 Essai. Kunci jawaban
ini dibuat untuk membantu mengerjakan soal ppkn bagi kelas 10 di semester 1
halaman 98. Semoga dengan adanya pembahasan serta kunci jawaban ini adik-adik
kelas 10 dapat menyelesaikan tugas Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kelas 10 Halaman 98 yang
diberikan oleh bapak ibu/guru. Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Semester 1.
Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 98 Uji Kompetensi 3
1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di
dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi
nilai-nilai dasar kepada masyarakat.
Jawaban :
a) David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
b) Robert A. Dahl, menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan.
c) Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.
d) Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.
a) David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
b) Robert A. Dahl, menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan.
c) Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.
d) Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.
2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam
birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik.
Jawaban :
Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik.
Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.
Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik.
Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.
Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan
presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian
presiden.
Jawaban :
DPR melakukan proses pengawasan terhadap Presiden, apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka DPR dengan dukungan dua per tiga jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Tetapi meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi dahulu. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika benar maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.
DPR melakukan proses pengawasan terhadap Presiden, apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka DPR dengan dukungan dua per tiga jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Tetapi meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi dahulu. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika benar maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.
4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk
pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada
stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!
Jawaban :
1) Terwujudnya Interaksi, bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial
2) Komunikasi, adanya jaringan mulri sistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
3) Proses penguatan diri sendiri, upaya untuk mendirikan pemerintah
4) Keseimbangan kekuatan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
5) Independensi, menciptakan saling ketergantungan yang dinamis
1) Terwujudnya Interaksi, bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial
2) Komunikasi, adanya jaringan mulri sistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
3) Proses penguatan diri sendiri, upaya untuk mendirikan pemerintah
4) Keseimbangan kekuatan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
5) Independensi, menciptakan saling ketergantungan yang dinamis
5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota
masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku.
Jawaban :
a) Di Lingkungan Sekolah
- Pemilihan ketua kelas, ketuas osis, dan ketua organisasi/ekstrakurikuler
- Pembuatan anggaran dasar organisasi
- Forum-forum diskusi atau musyawarah sekolah
b) Di Lingkungan Masyarakat
- Forum warga
- Pemilihan ketua RT, RW, organisasi masyarakat dan lainnya
- Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar
c) Di Lingkungan Negara
- Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden
- Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada)
- Aksi demonstrasi yang tertib
a) Di Lingkungan Sekolah
- Pemilihan ketua kelas, ketuas osis, dan ketua organisasi/ekstrakurikuler
- Pembuatan anggaran dasar organisasi
- Forum-forum diskusi atau musyawarah sekolah
b) Di Lingkungan Masyarakat
- Forum warga
- Pemilihan ketua RT, RW, organisasi masyarakat dan lainnya
- Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar
c) Di Lingkungan Negara
- Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden
- Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada)
- Aksi demonstrasi yang tertib
Belum ada Komentar untuk "Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 98 Uji Kompetensi 3"
Posting Komentar